Jakarta — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan kepada jajarannya untuk Siaga 1.
Perintah melalui Telegram Rahasia Panglima TNI Nomor TR/283/2026 itu menjadi tanda tanya publik: apa peristiwa serius apa di Republik ini?
Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, perintah Siaga 1 dalam sistem militer bukanlah keputusan biasa.
Status tersebut biasanya dikeluarkan hanya dalam kondisi tertentu yang dinilai sangat serius oleh pimpinan militer.
“Kalau sudah sampai betul ada perintah Siaga Satu itu berarti terjadi sesuatu yang serius,” ujar Mahfud MD dikutip The Asian Post dari Youtube Mahfud MD Official, Selasa (10/3).
Menurut Mahfud, perintah Siaga 1 tidak mungkin diambil secara tiba-tiba tanpa analisis dan mekanisme yang jelas di internal militer.
“Nggak mungkin ‘kan seorang Panglima TNI tiba-tiba bangun tidur mengeluarkan perintah Siaga Satu? Pasti ada mekanismenya, ada laporan intelijen dan situasi yang dihitung,” jelasnya.
Mahfud mengingat pengalamannya selama hampir lima tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.
Selama periode tersebut, dia mengaku tidak pernah menemukan adanya perintah Siaga 1 seperti yang kini ramai dibicarakan.
“Hampir lima tahun menjadi Menko Polhukam rasanya tidak pernah ada tuh perintah Siaga Satu,” ungkapnya.
Karena itu, Mahfud menilai apabila benar status tersebut dikeluarkan, maka kemungkinan ada situasi tertentu yang dianggap perlu mendapatkan kesiapsiagaan penuh dari unsur militer.
“Tapi sebaiknya kita tunggu penjelasan resmi. Jangan berspekulasi,” sarannya.
Direktur Eksekutif Merdeka Institute Mulia Siregar meminta Panglima TNI atau yang mewakili pemerintah untuk menjelaskan perihal di balik perintah Siaga 1 Panglima TNI.
Publik harus tahu jika ada kondisi genting untuk mempersiapkan diri.
“Jangan menjadi simpang-siur di masyarakat sehingga menjadi kontraproduktif,” ujar Mulia Siregar kepada The Asian Post, Selasa (10/3).
Mulia menduga, perintah tersebut kemungkinan terkait dengan situasi global di Timur Tengah.
Jika demikian, harus dijelaskan ke publik seberapa genting sehingga jajaran TNI diminta Siaga 1.
“Namun, jika ternyata tidak ada peristiwa genting yang menuntut dikeluarkannya perintah Siaga Satu tersebut, Panglima TNI harus mempertanggungjawabkan. Sebab sudah menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya. (DW)