Jakarta – Apresiasi yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada jajaran direksi dan karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng). Di saat industri perbankan lesu karena Covid – 19 Bank Kalteng justru dapat meraih kinerja cemerlang sepanjang tahun 2020.
Berdasarkan data biro riset infobank (birI), bank kebanggaan masyarakat Kalteng ini mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan sangat baik. Terbukti, hingga September 2020, Bank Kalteng sudah menyalurkan kredit hingga Rp6,37 triliun atau naik 7,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur utama Bank Kalteng, Yayah Diasmono mengatakan Bank Kalteng fokus menerapkan kredit produktif yang di sektor perkebunan. “Kalteng ( Kalimantan Tengah) merupakan area perkebunan terbesar ke dua setelah Sumatera. Pekebun rakyat ada lebih dari 10 juta hektar, belum yang korporasi,” ujarnya kepada Infobank melalui pesan instan, 31 Maret 2020.
Peningkatan kredit ditopang oleh dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh signifikan hingga 20,60 persen atau sebesar Rp8,45 triliun. Sementara itu, total aset meningkat 24,90 persen menjadi Rp10,96 triliun.
Bisnis Bank Kalteng yang berjalan dengan sangat baik berbuah manis. Hasilnya, laba bersih bank meningkat hingga 20,61 persen menjadi Rp205,67 miliar dari RpRp107,53 miliar di September 2019.
Atas rapor yang menawan itu, Bank Kalteng mendapatkan predikat “The Best” dalan “Rating BUMD Keuangan Versi Infobank 2021”. Bank Kalteng memimpin tujuh bank lain di kelompok aset Rp10 triliun sampai dengan di bawah Rp25 triliun dengan total skor 95,82 persen.
Penghargaan Infobank Top BUMD Awards 2021 diberikan atas dasar kajian Biro Riset Infobank bertajuk Rating BUMD 2020 atas kinerja keuangan BUMD tahun 2020. Untuk BUMD berbentuk BPD, laporan keuangannya menggunakan data hingga periode Desember 2020. Sementara, BUMD berbentuk BPR/BPRS menggunakan laporan keuangan per September 2020 atau triwulan ketiga.
Total ada 60 BUMD yang berhak meraih pengarhagaan tersebut, terdiri atas 22 bank pembangunan daerah (BPD), 32 bank perkreditan rakyat (BPR) milik pemerintah daerah (pemda), dan 6 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) milik pemda.