THE ASIAN POST, JAKARTA – Pemerintah mendorong para pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur agar aktif menjalankan hilirisasi industri. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dalam negeri akan produk impor, sekaligus sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
“Hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan. Utamanya sektor hasil-hasil tambang, sehingga kita tidak perlu lagi kirim (ekspor) bahan baku mentah. Ini harus dihentikan. Jadi, kita harus berani beralih, dengan mengirim barang dalam bentuk setengah jadi atau jadi,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (27/11).
Berbagai macam teknologi, tambah Jokowi, sudah tersedia guna meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut. Contohnya, untuk mengolah batu bara.
“Sekarang ada teknologi untuk batu bara yang kelas rendah maupun kelas menengah, bisa dijadikan gas, bisa dijadikan minyak. Karena teknologi baru telah berkembang,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyatakan, aktivitas industrialisasi konsisten membawa efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional. Selain peningkatan nilai tambah, juga memacu pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari ekspor. “Tidak ada satu negara maju di dunia yang tanpa melalui proses industrialisasi,” tegasnya.
Menperin menyebutkan data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dari 15 negara yang kontribusi industri manufakturnya terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 10 persen. “Kita sering mendengar deindustrialisasi itu karena kontribusi ke PDB harus di atas 30 persen. Kalau kita melihat data UNIDO, ekonomi negara di dunia yang di atas 30 persen itu tidak ada,” ungkapnya.