Jakarta— Usai diwarnai pro-kontra, PP Muhammadiyah akhirnya menegaskan sikap untuk menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
PP Muhammadiyah mengklaim, meski usaha tambang memiliki problem sosial dan lingkungan, namun di satu sisi berpeluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut, keputusan itu didasari pertimbangan pokok organisasi yang ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
“Muhammadiyah siap menerima [izin] pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak,” ujar Haedar Nashir saat konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa), DI Yogyakarta, Minggu, (28/7/2024).
Pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah telah mempertimbagkan masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan di Rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024. Ia pun mengatakan telah melalui kajian mendalam hingga diwarnai pro-kontra di internal.
“Khusus tentang tambang, kami memang sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah. Ketika ada tawaran resmi yang tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima. Tapi juga tidak serta merta langsung menolak,” jelasnya.
Haedar menyebut, keputusan yang diambil Muhammadiyah berbasis pada pemikiran-pemikiran yang dipopularisasikan pada pandangan Islam berkemajuan. Hal ini pun didasari disiplin ilmu agama dan telah mencermati konteks kehidupan masyarakat di tingkat lokal hingga nasional.
“Kami juga melihat berbagai konteks kehidupan, di tingkat baik lokal maupun nasional. Maka Muhammadiyah selama dua bulan lebih itu memang mengkaji masalah pengelolaan tambang ini,” sambungnya.
Dalam kajian yang dilakukan, Haedar mengaku argumentasi pro dan kontra di internal sempat mengemuka. Pihak yang kontra mengaitkan pengelolaan tambang ke masalah lingkungan dan berpotensi menimbulkan masalah.
Adapun, pihak yang pro menyodorkan fakta-fakta di lapangan terkait nilai positif dari pengelolaan tambang.
Di sisi lain, Haedar mengatakan, pihaknya tidak mendapat tekanan sosial dari pihak manapun dalam mengambil keputusan. Ia memastikan PP Muhammadiyah terbiasa menghadapi kritik.
“Maka kalau kami mengambil langkah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial. Berbagai aspek semua kita himpun. Jadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang dua pandangan itu hidup,” pungkasnya. (*) RAL