Jakarta — Akhirnya Kaesang Pangarep, anak bontot Presiden Jokowi, memiliki peluang maju di Pilkada DKI Jakarta. Hal ini dipastikan setelah Badan Legislasi DPR mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas umur calon.
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan kepala daerah di UU Pilkada. Putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.
Ada dua putusan MK kemarin yang mengejutkan. Pertama, yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Kedua, memutuskan syarat batas usia minimal calon kepala daerah harus dipenuhi saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Nah putusan MK yang kedua itu menutup peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep maju di Pilgub. Sebab, MK berpandangan bahwa syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan minimal 25 tahun untuk calon wali Kota dan calon Wakil wali Kota, serta calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
REVISI UU PILKADA
Baleg DPR secara cepat menyepakati revisi UU Pilkada. Salah satunya soal batas usia untuk maju Pilkada. Baleg menyepakati, UU Pilkada mengacu pada putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. Putusan mengubah syarat usia calon kepala daerah.
Putusan MA menyebut calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Diperkirakan, pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan pada awal Januari 2025.
Dengan ini artinya, Baleg tak mengindahkan putusan MK nomor 70 menyebut seseorang bisa maju Pilkada bila usia 30 tahun saat penetapan. Penetapan calon dijadwalkan 22 September 2024.
Putusan MK ini ramai dibahas karena berimplikasi gagalnya Kaesang maju di Pilkada. Sebab, tahun ini Kaesang baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024.
Namun, dengan adanya kesepakatan Baleg menggunakan putusan MA, Kaesang bisa maju. Sebab, pelantikan pasangan calon dilakukan tahun depan. Artinya usia Kaesang sudah 30 tahun.
Dalam rapat ini, pemerintah yang diwakili MenkumHAM Supratman Andi Agtas juga menyepakati hal ini. “Ini kan usulan dari DPR maka pemerintah ikut saja kesepakatan di parlemen. Karena sebagai bahan penghargaan, maka kalau bisa bulat memutuskan kami ikut saja,” kata Supratman.
Rapat pembahasan RUU Pilkada masih di tingkat Baleg. Rapat ini, merupakan rapat Panja Baleg membahas RUU Pilkada. Setelah forum Panja RUU Pilkada menyepakati semua DIM yang ada, hasilnya akan dibawa ke Paripurna. Barulah RUU Pilkada disahkan di tingkat paripurna untuk disahkan.
PDIP MENOLAK
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menilai pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi UU Pilkada untuk menghambat putusan MK agar tidak langsung berlaku pada Pilkada 2024.
“Iya kita lihat, kok tiba-tiba ada RUU Pilkada. Dalam hal ini kan tidak ada (dibahas). Padahal sudah diuji di MK. Kok tiba-tiba ada RUU Pilkada?” kata Ronny.
Untuk diketahui, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah bersifat final sehingga tak dapat direvisi. Bahkan dalam putusan MK dijelaskan itu merupakan amanat UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang tercantum secara eksplisit pada Pasal 24C ayat (1).
DPR akan mengebut pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada malam ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada. NAW