THE ASIAN POST, JAKARTA ― Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sesuai konstitusi yang berlaku di Indonesia, susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Jadi, sepenuhnya merupakan hak presiden untuk menentukan mana sosok yang pas untuk membantunya di periode kedua kepemimpinannya.
“Konstitusi kita mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9) siang.
Namun demikian, Presiden menegaskan, kalau sekadar usul tentu saja boleh.
“Usul boleh, bisik-bisik juga boleh,” katanya disambut tepuk tangan tamu yang hadir.
Seperti juga ditegaskan Mahfud MD, yang hadir dalam acara tersebut, bahwa pembentukan kabinet adalah kewenangan presiden, hak prerogarif presiden.
Presiden mengakui menuju ke tanggal 20 Oktober, ada saja yang menanyakan kepada dirinya, tentang sosok menteri yang akan membantunya. Dan, pertanyaan yang sama selalu diulang, itu-itu saja.
“Kemana-mana ditanya ini terus. Pak, Bapak A masuk enggak, Pak? Nanti ke tempat lain. Pak, Ibu B masuk ndak Pak, ke kabinet?,” kata Jokowi.
Menanggapi hal itu, Presiden menyampaikan, yang pertama adalah sabar. Ia meminta menunggu saja waktunya karena pasti akan diumumkan. []