PARA pengurus di 1.056 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) deg-degan. Apalagi yang perusahaannya merugi dan mereka tidak punya hubungan baik dengan kepala daerah terpilih yang akan menjadi juragan baru.
Juragan baru tersebut adalah 545 kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 lalu. Rinciannya adalah 37 Gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota.
Sebagian besar atau 296 kepala daerah akan dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025. Sisanya, dilantik pada gelombang berikutnya setelah persidangan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi selesai.
DKI Jakarta adalah Pemerintah Provinsi (Pemrov) yang memiliki jumlah BUMD paling banyak yaitu 14 perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta yang tak semua mencetak untung. Kendati belum dilantik, pasangan gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno melalui tim transisi pun sudah memanggil sejumlah direksi BUMD.
“Kami dipanggil tim transisi, untuk diberi arahan mengenai program-program unggulan yaitu transportasi, kesediaan pangan, dan mengatasi banjir,” ujar seorang direktur utama BUMD di Provinsi DKI kepada The AsianPost bulan lalu.
Menurut data The Asian Post, dari jumlah 14 BUMD milik Pemrov DKI, ada tiga yang rapor keuangannya kurang sehat, yaitu Jakarta Propertindo, Jakarta Tourisindo, dan Pembangunan Sarana Jaya. Sementara 2 perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yaitu Bank DKI dan Jamkrinda Jakarta yang dua-duanya sehat dan menguntungkan.
BUMD di bidang keuangan umumnya menjadi penopang utama bagi kinerja keuangan BUMD baik dari sisi kontribusi laba maupun praktek good corporate governance (GCG). BUMD di sektor keuangan seperti BPD, BPR, dan penjaminan kredit daerah (Jamkrida), memiliki tata kelola yang lebih baik karena dipagari oleh aturan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BUMD mana yang pengurusnya bakal diganti oleh kepala daerah baru 2025? BUMD Keuangan mana yang kinerjanya sangat gemilang menurut Rating BUMD Keuangan Versi The Asian Post 2025? Baca selengkapnya kajian The Asian Post dalam Majalah Infobank Nomor 562 Februari 2025!