Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Minggu, 21 Agustus 2022, menyatakan bahwa pihaknya telah mencabut section 377A, yang berisi hukuman kurungan hingga 2 tahun terhadap kaum gay yang melakukan perbuatan ‘tidak senonoh’ di ruang publik maupun privat. Regulasi yang sudah ada sejak 1938 itu sudah memenjarakan banyak pihak dari kalangan gay.
Pada era 1990-an sampai 2010, banyak tempat-tempat yang memfasilitasi perkumpulan pria gay digrebek oleh polisi Singapura. Mereka dijerat sejumlah pasal, salah satunya adalah section 377A. “Banyak saksi hidup yang mengalami penangkapan itu masih ada bersama kita, dan banyak juga yang telah tiada,” ucap Benjamin Xue selaku co-founder Young OUT Here, sebuah komunitas queer untuk kawula muda, seperti dikutip dari VICE World News, Selasa, 23 Agustus 2022.
“Saya kehilangan banyak teman beberapa tahun belakangan ini. Teman-teman yang tak bisa lagi menyaksikan pencabutan section 377A. Maka dari itu, saya memperingati pencabutan regulasi tersebut secara sedih. Saya harap pengumuman pencabutan regulasi ini bisa menjadi momen rekonsiliasi bagi kaum gay dengan keluarga mereka, dan pemulihan untuk komunitas ini,” tambah Benjamin.
Sementara itu, pendiri brand merchandise untuk kalangan queer di Singapura, Heckin’ Unicorn, Teo Yu Sheng, mengungkapkan kesenangannya yang tiada tara setelah menonton secara livestreaming pengumuman pencabutan section 377A oleh Perdana Menteri Singapura. Ia sempat menyatakan ketidakpercayaannya bahwa apa yang ia perjuangkan selama ini akhirnya terwujud.
“Saya seperti, ‘Oh Tuhan! Ini benar-benar terjadi,'” tutur Yu Sheng. Namun demikian, kesenangan itu sepertinya belum bisa tercipta seutuhnya. Ini disebabkan karena pencabutan section 377A juga akan diikuti dengan amandemen konstitusi untuk memperkuat pandangan pernikahan heteroseksual.
“Jadi ada sedikit kebingungan. Haruskah saya bahagia? Haruskah saya merayakan momen ini?” tambahnya.
Lee Hsien Loong menegaskannya setelah mengumumkan pencabutan regulasi 377A. “Di bawah peraturan yang ada, hanya pernikahan antara seorang pria dan wanita yang diakui di Singapura,” tegas Hsien Loong. Ia menuturkan, banyak kebijakan yang bergantung pada regulasi pernikahan heteroseksual, seperti kebijakan public housing, pendidikan, persyaratan adopsi, standar periklanan, dan pengelompokan film.
“Pemerintah tidak punya niat untuk mengubah definisi pernikahan. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan publik tersebut,” terangnya.
Di bawah kebijakan nasional yang ada, hanya pasangan heteroseksual yang memenuhi syarat untuk mengajukan public housing, sex education di sekolah-sekolah juga secara terbuka hanya mendukung hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan regulasi broadcasting melarang adanya konten yang menampilkan karakter gay atau image LGBT lainnya.
Kebijakan amandemen tersebut dinilai bertujuan untuk memberikan kesan ‘harmoni’ dalam merangkul kebutuhan kaum gay dan kaum religius atau konservatif. Bila amandemen sudah dilakukan, maka para aktivis LGBT tidak akan punya peluang lagi untuk menguji secara peradilan, dan mengubah regulasi pernikahan heteroseksual.
Di luar itu, para aktivis pejuang hak asasi kaum LGBT memandang positif dan optimis tercapainya hak-hak kaum LGBT Singapura di masa depan. Pencabutan section 377A adalah sebuah milestone awal dari perjuangan yang sudah dilakukan selama berkade-kade.
Penulis: Steven Widjaja
Sumber: VICE World News / Koh Ewe