Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa politik uang masih menghantui demokrasi di Indonesia. Bahkan, mayoritas masyarakat beranggapan ‘serangan fajar’ itu merupakan hal yang lumrah.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Deep Indonesia bekerja sama dengan KPK, sebesar 72% dari para responden di tahun 2019 mengaku telah menerima uang dari calon kontestan.
Hal itu diungkapkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam acara Peluncuran Kampanye Serangan Fajar, Jumat (14/7/2023).
Yang lebih mengejutkan lagi, masyarakat yang menerima politik uang itu sebagian besar, atau 82% di antaranya merupakan kaum hawa.
“Ini hasil kajian, 82% ternyata perempuan. Dan kalau kita bagi lagi, dari 82% tadi itu 60% usia 36-50 tahun. Mungkin ibu-ibu atau emak-emak kali ya. Sisanya di bawah 36 tahun atau usia di atas 50 tahun,” sebutnya, Jumat (14/7/2023).
Ia menjabarkan beberapa alasan yang menyebabkan politik uang ini disukai oleh kaum hawa.
Di antaranya yaitu disebabkan kebutuhan ekonomi keluarga. Kemudian ada tekanan dari pihak lain.
“Mohon maaf, mungkin yang bagikan itu Pak RT atau orang-orang tertentu yang bagikan yang menurut dia adalah orang-orang yang harus dihormati sehingga ada rasa ewuh pakewuh untuk menerima,” paparnya.
Selanjutnya, oleh masyarakat, gaya money politic ini dinilai bersifat permisif dengan risiko hukum yang kecil dan masih belum jelas. Terakhir, disebabkan ketidaktahuan masyarakat.
Di acara yang sama ia menceritakan, praktik politik uang dalam kontestasi politik justru banyak berakibat buruk terhadap kepala daerah terpilih.
Pasalnya, tidak jarang dari kepala daerah dan tokoh legislatif terpilih yang korupsi untuk menutup kerugian yang diderita usai menggelontorkan uang untuk masyarakat.
Wawan menceritakan kisah eks Bupati Malang Rendra Kresna yang memiliki beban utang kampanye sehingga membuat dia terlibat dalam kasus korupsi.
“Karena utang kampanye dari hasil pinjam sana sini. Akhirnya dia mengumpulkan uang kembali setelah dia menjadi pejabat. Money politic di Pilkada ini membuat perilaku-perilaku yang korup,” ujarnya. (*) RAL