Jakarta – Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan mengapa memilih Sentul, Bogor dan Solo sebagai wilayah uji coba program Makan Bergizi Gratis, dan bukan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) seperti yang telah direncanakan. Ia beralasan bahwa itu hanyalah uji coba perdana.
“Itu kan baru pertama, besok ada tempat-tempat lain juga. Besok di Solo, nanti ada di tempat-tempat lain juga. Nanti mulai minggu-minggu depan sudah di luar Jawa ya,” ucap Gibran saat ditemui di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Lebih lanjut, Gibran menjelaskan jika dalam masa uji coba program Makan Bergizi Gratis, pihaknya tidak sama sekali memakai dana APBN. Menurutnya, tidak seharusnya anggaran APBN dipakai untuk percobaan program Makan Bergizi Gratis.
“Ini uji coba, tidak pakai APBN. Pakai APBN kok! Uji coba tidak menggunakan (anggaran) APBN. Kok APBN!” cetusnya.
Ia katakan, dana APBN bakal dipakai untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis jika program tersebut sudah benar-benar diresmikan untuk diterapkan pada tahun depan.
Wali Kota Solo Teguh Prakosa sebelumnya mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dua pekan mendatang di tiga sekolah dasar (SD) di Solo.
Uji coba tersebut akan didanai corporate social responsibility (CSR) alias tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari swasta. Namun, Teguh enggan menyebut perusahaan mana yang menyalurkan TJSL-nya untuk mendanai uji coba makan bergizi gratis tersebut.
Sebelumnya, wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan uji coba program makan bergizi gratis akan terus dilakukan. Uji coba dilakukan hingga Oktober 2024.
“Nanti akan kita uji coba terus sampai bulan Oktober. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda,” kata Gibran kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).
Gibran mengatakan ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait uji coba tersebut. Nantinya masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi.
Nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anak, orang tua, guru-guru, komite, siapa pun, ahli gizi juga silakan. Jadi nanti kalau ada yang kurang atau perlu dievaluasi, akan kita follow up,” tuturnya.
Selain itu, selama uji coba tersebut akan dicoba dengan berbagai skema. Salah satu opsinya dengan menggandeng UMKM, hingga orang tua murid.
Kita juga sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung kecil, warteg, ataupun katering kecil. Memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong-royong menyajikan makan siang ini,” terangnya.
Namun yang paling penting menurutnya, dia bisa mendapatkan masukan dari anak-anak. Sebab, mereka yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
“Jadi berbagai skema akan kita coba, dan yang paling penting nanti kita pingin mendapatkan masukan dari anak-anaknya, soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini,” imbuhnya.
“Jadi nanti sampai bulan Oktober akan kita coba terus. Jadi silakan teman-teman media juga bisa nanti ikut merasakan menunya baik atau tidak, silakan nanti kita diberi masukan,” lanjut Gibran.
Ia juga membantah program makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi. Gibran menegaskan pihaknya tak akan pelit untuk anak-anak.
“Jadi, untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus, kita tidak boleh pelit. Jadi hari ini Rp 14.900,” kata Gibran.
“Tapi intinya adalah tidak mungkin harganya dikurangi sampai Rp 7.500 ya. Jadi tiap daerah mungkin menunya beda, cara distribusinya beda, cara masaknya beda. Tidak masalah. Yang penting anggaran yang sudah ada itu ter-deliver ke anak-anak,” ungkapnya lagi.
Di lain pihak, Menko Perekonomian Airlangga menjelaskan, program makan bergizi gratis sudah masuk di Rancangan APBN 2025. Nanti soal teknisnya akan dibahas lebih lanjut.
“Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan (2025), itu sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi,” kata Airlangga saat konferensi pers setelah acara di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).
Airlangga bilang, program makan bergizi gratis di setiap daerah berbeda, dan teknis pelaksanaannya nanti akan dibahas.
“Tentu setiap daerah akan berbeda (teknis pelaksanaannya), tapi teknis akan dibahas ke depan,” jelasnya lagi. SW