Jakarta— PT Bank Perekonimian Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim) sukses meraih penghargaan di ajang BUMND Awards 2023 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kinerja dan mendorong tata kelola yang kompetitif antar BUMD di seluruh Indonesia. BPR Jatim yang saham mayoritasnya dimiliki Pemprov Jatim ini, meraih penghargaan Pengawasan BUMD BPR Terbaik pada BUMD Award 2023 untuk Kategori Besar.
Selain memberikan penghargaan, pada kegiatan tersebut juga berlangsung rapat koordinasi bertajuk “‘”Peran BUMD dalam Peningkatan Pelayanan Publik, Penanganan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi”.
“BUMD seluruh Indonesia saat ini ada 1.056. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja dari BUMD, dan juga dalam rangka pembinaan dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9/2023).
Fatoni merinci setidaknya ada lima tujuan dari penilaian BUMD ini. Pertama dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dan kinerja BUMD. Kedua meningkatkan kinerja dan tata kelola serta menciptakan iklim kompetitif antar-BUMD.
Selanjutnya memberikan motivasi kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD. Keempat meningkatkan sinergi antar-BUMD, asosiasi BUMD, dan pemda. Terakhir, mendorong pemda dan BUMD berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
“Penilaian yang digunakan dalam BUMD Awards Tahun 2023 ini yang pertama kemanfaatan bagi masyarakat, yang kedua kinerja, yang ketiga tata kelola, keempat pelayanan publik yang diberikan, kemudian inovasi dan sinergitas,” tuturnya.
Fatoni menjelaskan dalam pelaksanaannya, BUMD Awards melibatkan tim penilai yang diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN-RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP.
Anggota lainnya yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.
“Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi,” ujarnya. (*)