Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada triwulan II 2025 meningkat dengan kewajiban neto sebesar 244,3 miliar dolar AS. Angka ini naik dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat 226,3 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan kewajiban neto terutama berasal dari pertumbuhan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih tinggi dibandingkan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).
“Peningkatan aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi lainnya mendorong kenaikan posisi KFLN Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (9/8).
Pada akhir triwulan II 2025, posisi KFLN mencapai 781,1 miliar dolar AS atau naik 2,8 persen secara kuartalan dari 759,6 miliar dolar AS.
Lonjakan tersebut ditopang oleh aliran modal asing pada investasi langsung dan investasi lainnya, termasuk pinjaman luar negeri sektor swasta. Selain itu, pelemahan dolar AS terhadap berbagai mata uang, termasuk rupiah, serta kenaikan harga saham di pasar domestik turut memperkuat posisi KFLN.
“Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah, serta kenaikan harga saham di Indonesia,” sambungnya.
AFLN Indonesia juga meningkat menjadi 536,8 miliar dolar AS, naik 0,7 persen dari triwulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada aset investasi langsung dan instrumen finansial luar negeri lain, seiring pengaruh pelemahan dolar AS dan kenaikan harga aset global.
Secara keseluruhan, BI menegaskan perkembangan PII Indonesia pada triwulan II 2025 tetap sehat dan mendukung ketahanan eksternal.
Kondisi ini tercermin dari rasio PII terhadap PDB yang stabil di level 17,2 persen. Struktur kewajiban PII juga masih didominasi instrumen jangka panjang hingga 92,2 persen, terutama berbentuk investasi langsung.
BI menegaskan akan terus memantau dinamika global yang berpotensi memengaruhi PII sekaligus memperkuat bauran kebijakan bersama pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. (*) Ranu Arasyki Lubis