Oleh: Karyudi Sutajah Putra
API yang melalap Depo Pertamina Plumpang, termasuk permukiman padat penduduk di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, padam sudah. Namun si jago merah yang merenggut 19 nyawa dan 49 orang lainnya luka-luka serta ribuan warga lainnya lagi mengungsi, Jumat (3/3/2023) malam, itu kini menjelma bara politik.
Ya, elite-elite politik berseteru usai insiden kebakaran itu. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir, misalnya, sepakat dalam satu kalimat: Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke tempat lain.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Lutut Binsar Pandjaitan menghendaki relokasi penduduk Tanah Merah yang bermukim secara ilegal di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Mereka harus dipindahkan.
Kalangan DPR pun bersahutan. Ada yang sependapat dengan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir, ada pula yang sependapat dengan Luhut Pandjaitan. Ada pula yang punya pendapat lain. Pengamat lebih galak lagi. Tak sedikit yang mengecam Pertamina.
Bara politik di Tanah Merah itu diprediksi tak akan padam hingga Pemilu 2024. Apalagi jika Erick Thohir menjadi salah satu kontestan.
Sebelum ini pun Depo Pertamima Plumpang sudah menjadi bara politik. Pasca-kabakaran pertama yang terjadi pada 2009 yang merenggut nyawa seorang satpam, misalnya, hiruk-pikuk politik ketika itu tak terelakkan.
Pun menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012. Joko Widodo yang saat itu menjadi calon gubernur menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah yang menduduki “tanah merah”, alias lahan ilegal bagi warga karena sesungguhnya tanah itu milik negara, dalam hal ini PT Pertamina.
Jokowi menandatangani kontrak politik itu di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (15/3/2012). Kontrak politik itu dibuat bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Becak Jakarta (Sebaja), Komunitas Juang Perempuan (KJP), dan Urban Poor Consortium (UPC).
Bertajuk “Jakarta Baru: Pro Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan, dan Partisipasi Warga”, ada tiga poin utama dalam kontrak politik itu. Pertama, pelibatan warga dalam penyusunan program pembangunan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga, serta keterbukaan dan penyebarluasan informasi.
Pada poin pertama kontrak politik itu, dikutip dari sejumlah sumber, warga meminta Jokowi untuk dilibatkan dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kota.
Kedua, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota yang meliputi dua hal, yakni Jokowi diminta melegalkan kepemilikan tanah yang telah ditempati selama 20 tahun lebih, dan diminta untuk tidak melakukan penggusuran terhadap permukiman kumuh. Kampung ilegal yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.
Permukiman kumuh tidak digusur, tapi ditata. Permukiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semacam Pertamina, akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur DKI Jakarta akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin.
Ketiga, Jokowi diminta melindungi dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL), becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.
Pada Pilkada 2012, Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017.
Jokowi kemudian menepati janjinya. Pada 13 Maret 2013, Jokowi memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) bagi warga Tanah Merah.
Setelah menggantikan Jokowi, yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok menyarankan agar Depo Pertamina Plumpang disterilkan dari permukiman liar. Warga Tanah Merah hendak digusur.
Namun, hingga kini rencana penggusuran (atau penggeseran?) itu tak kunjung terealisasi. Apalagi setelah Ahok tak terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dikalahkan oleh Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Kini, Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Namun sejauh ini ia belum berkomentar soal insiden kebakaran depo Plumpang. Mungkin ia takut kepada Jokowi, Ma’ruf Amin atau Erick Thohir.
KONTRAK POLITIK ANIES
Bara politik itu kembali memanas menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat kampanye, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ternyata “napak tilas” Jokowi dengan menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Mungkin Anies berkaca pada Jokowi yang berhasil menang setelah meneken kontrak politik dengan warga Tanah Merah itu.
Kontrak politik itu dibuat Anies bersama Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) dan diteken pada 2 Oktober 2016. Kontrak politik Anies ini isinya hampir sama dengan kontrak politik Jokowi.
Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies pun menepati janjinya dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah.
Pertanyannya, bagaimana bisa tanah yang tidak bersertifikat itu mendapatkan IMB? Bukankah syarat utama penerbitan IMB itu adalah sertifikat tanah?
Itu kalau kita mau bicara hukum. Tapi mungkin Anies orientasinya cenderung politik, sehingga apa pun ia lakukan demi tercapainya tujuan politik. Termasuk menerbitkan IMB di tanah merah yang tidak bersertifikat hak milik.
Kini, Depo Pertamina Plumpang telah terbakar lagi. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya ikut menjadi korban sia-sia. Anehnya, mereka kebanyakan tidak mau dipindah. Benar kata Ma’ruf Amin dan Erick Thohir bahwa merelokasi penduduk lebih susah daripada memindahkan depo.
Namun, Luhut Pandjaitan pun tidak salah. Kalau deponya yang dipindah, itu akan menjadi preseden buruk di kemudian. Masyarakat yang tidak memiliki hak akan dengan mudah menduduki tanah-tanah negara.
Alhasil, bara politik di Tanah Merah akan terus membara. Itulah! (*)
Penulis adalah analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).