Bahlil Marah pada IMF, Hingga Ungkit Perkara Masa Lalu

Jakarta – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menunjukkan kekesalannya pada lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan hilirisasi secara bertahap.

Bahlil secara terang-terangan, membeberkan bagaimana rekomendasi IMF untuk Indonesia pada tahun 1998 telah memperburuk kondisi ekonomi Indonesia kala itu.

“Kalau mau dibuka lagi dokumen itu, lihat saja rekomendasinya IMF, apa rekomendasinya? Jangan ekspansi pada Industri. Industri-industri strategis ditutup seperti PT Dirgantara ditutup, akhirnya apa? Industri kita terjadi de-industrialisasi,” ujar Bahlil di acara Economic Update 2023 CNBC Indonesia, dikutip Jumat, 14 Juli 2023.

“Kontribusi ekonomi sektor industrialisasi itu lebih dari 30%, investasi hampir 40%, dipangkas bantuan-bantuan sosial, gimana keadaan ekonomi begitu orang sudah mau mati pun masih dipangkas,” kesal Bahlil.

Bahlil kembali menegaskan bahwa IMF tidak boleh lagi mencampuri urusan kebijakan ekonomi Indonesia. Apalagi, mengingat utang Indonesia yang telah lunas ke IMF, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian baik saat ini, dengan nilai melebihi 5%.

“Itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik diantara negara G20, tanpa rekomendasi IMF, apa urusannya (ikut campur),” tegas Bahlil.

Sebagai informasi, sebelum IMF, Uni Eropa telah terlebih dulu menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya, yakni terus melanjutkan hilirisasi pertambangan dengan tetap melarang ekspor bijih nikel.

“Jadi jangan mengatur negara kita, tahu negara kita ini mau diarahkan ke mana adalah kita sendiri, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Kalau pikiran mereka baik cocok untuk kita, ya kita pakai. Tapi kalau pemikiran mereka tidak cocok Indonesia ya sorry jangan ngatur rumah tangga orang. Tolong sampaikan kepada mereka ngurus aja negara-negara yang kondisi ekonominya sedang sakit,” pungkas Bahlil. SW

Bahlil LahadaliaBKPMhilirisasiIMFlarangan ekspor nikel
Comments (0)
Add Comment