Jakarta—Komisi IV DPR melayangkan kritik kepada Badan Pangan Nasional yang kerap mengajukan impor beras sejak 2021 hingga memasuki kuartal I/2023.
Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka mempertanyakan keputusan Badan Pangan Nasional di tengah meningkatnya stok beras nasional. Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas, yang memperkenankan kegiatan importasi didasarkan pada neraca pangan.
“Ya selama ini Kementerian Pertanian dan Perdagangan kan beda paham. Olehnya, hadirlah Badan Pangan Nasional. Tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus 4 juta ton, anda melakukan impor,” ujarnya dalam RDP dengan Badan Pangan Nasional, Senin (3/4/2023).
Anggota DPR dari fraksi Demokrat tersebut meminta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk berkaca pada kejadian 2018, di mana saat itu ada banyak beras yang terbuang (disposal). Untuk itu, lanjutnya, kehadiran Badan Pangan Nasional di 2022 seharusnya dapat memberikan solusi dan memfasilitasi kepentingan petani, bukan membuat kebijakan untuk melakukan importasi beras.
Di samping itu, Suhardi menyoroti adanya ketidakwajaran harga pokok penjualan (HPP) beras yang dilaporkan Badan Pangan Nasional. Suhardi menuding, Badan Pangan Nasional mencoba ‘mengamputasi tangan’ Bulog dengan memberikan laporan HPP beras senilai Rp9.950 agar Bulog tidak mampu membeli di harga pasar.
Padahal, serapan beras dalam negeri merupakan tujuan utama untuk stabilisasi harga pasar, penyaluran Bansos, dan pengelolaan stok pangan.
“Di tengah harga beras pasar Rp12.000, di mana hitungannya gabah menjadi HPP Rp4.600? Rp5.000 pun tidak ada hitungannya. Saya punya pertanyaaan, anda ini pahlawan atau penjajah? Jadi saudara, siapa sebenarnya anda? Di tengah beras Rp12.500, gabah tidak ada Rp5.000, beras juga tidak akan ada Rp9.950. Loe paksa Bulog beli dengan [harga] itu,” tukasnya.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar setiap pengajuan importasi dari Badan Pangan Nasional harus mendapatkan persetujuan dari DPR, termasuk dalam menentukan HPP.
“Jangan seenak perutnya menentukan HPP tanpa mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dari komisi IV. Sedangkan rencana impor dari Menteri Perdagangan saja kita bisa gagalkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Arief Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan impor beras pada 2022 dan juga di awal tahun ini mencapai 500 ribu ton. Kata dia, keputusan importasi itu diberikan kepada Perum Bulog agar memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
Menurutnya, importasi beras impor yang masuk di akhir 2022 dan Februari 2023 tersebut tidak mengganggu harga beras di kelas petani.
“Stok di Perum Bulog per 31 maret itu 245.223 ton. Realisasi impor sebesar 492.863 ton atau 98,5 % ini adalah penugasan di tahun 2022. Yang terakhir masuk itu sampai Februari. Meskipun dilaksanakan impor tapi kami sampaikan harga di tingkat petani masih sangat baik,” beber Arief. (*) RAL