Headlights:
- APBN RI 2025 defisit 2,92 persen. Kemenkeu menyatakan defisit ini terjadi guna mendorong program pemerintah.
- Defisit 2,92 persen itu juga masih berada dalam komitmen target di bawah 3 persen.
- Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan, di tengah gejolak yang ada, Indonesia tetap mampu memfokuskan belanja negara pada program-program prioritas.
Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2025 mengalami defisit 2,92 persen. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) , defisit terjadi guna mendorong program-program unggulan pemerintah.
Lebih dari itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menegaskan kalau angka 2,92 persen ini merupakan komitmen “Bendahara Negara” untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen.
“Angka defisit sebesar 2,92 persen dari PDB Ini menunjukkan bahwa kami, pemerintah, akan tetap konsisten menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB. Ini adalah komitmen kami karena ini menunjukkan konsistensi dan juga menunjukkan disiplin fiskal,” ungkap Suahasil di acara CFO Club Indonesia New Year’s Gathering pada Kamis, 22 Januari 2026.
Defisit APBN maksimal 3 persen, tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, spesifiknya di pasal 12. Suahasil menambahkan, kondisi 2025 terbilang menantang.
Di tahun tersebut, ada berbagai gejolak baik dari luar maupun dalam negeri, yang sempat mengguncang ekonomi di Indonesia. Namun, Suahasil mengklaim, negara melewatinya dengan baik, melalui belanja-belanja untuk mendukung program strategis pemerintah.
“Dari belanja negara di Rp3.621 triliun yang diperkirakan di APBN, kami realisasikan di 31 Desember sebesar Rp3.451 triliun. Ini tentu dilakukan dengan orkestrasi belanja negara yang dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Dan seluruh orkestrasi itulah yang membuat defisitnya di 2,92% dari PDB,” paparnya.
“Belanja negara yang belanja pemerintah pusat yang sekitar Rp1.500 triliun Itu mendukung program prioritas pemerintah dan bapak presiden. Sementara, total belanja prioritas yang direalisasikan sebesar Rp805,4 triliun,” lanjut Suahasil.
Dari belanja tersebut, Kemenkeu mencatat pengeluaran terbesar yakni untuk subsidi serta kompensasi energi sebesar Rp305,2 triliun. Sementara, makan bergizi gratis (MBG) merupakan program unggulan kedua yang menghabiskan APBN terbesar, yakni sebesar Rp51,5 triliun. MAS
Editor: SW