Jakarta— Tak sedikit masyarakat yang kurang menyukai gaya politik dinasti yang kini di bawa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di saat ini, anak Jokowi, yak k Gibran Rakabuming menjadi walikota Surakarta. Sementara menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) menyatakan bahwa sebanyak 68% masyarakat percaya Jokowi tengah membangun politik dinasti.
“Sebanyak 37 persen menjawab ‘tahu’ dan 63 persen menjawab ‘tidak tahu’. Dari yang tahu, 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka presiden Jokowi membangun politik dinasti,” ujar Saiful Mujani dalam keterangannya Kamis, (16/11/2023).
Saiful menjelaskan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun, seperti dari ayah ke anak.
“Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa,” jelasnya.
Kata dia, politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa.
Menurut ya, seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti jika ia memeroleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa.
“Di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut,” katanya. Dalam demokrasi, lanjut Saiful, pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati memang dipilih oleh rakyat. Memang berbeda antara politik dinasti dalam sistem kerajaan dan sistem demokrasi. (*)